Perkuat Ekosistem Industri Halal Jawa Tengah, Dosen Ekonomi Islam UNDIP Dorong Integrasi Halal Value Chain

Semarang, 13 Agustus 2026 — Penguatan ekosistem industri halal menjadi salah satu agenda strategis dalam mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) “Sinkronisasi Strategi Halal Value Chain di Jawa Tengah” yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (13/8/2026) di Ruang Rapat Lantai 5 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan strategi pengembangan halal value chain dengan arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah. FGD menghadirkan akademisi Universitas Diponegoro (UNDIP), termasuk Dr. Arif Pujiyono, S.E., M.Si., sebagai narasumber dalam sesi “Rekomendasi Strategi Penguatan Halal Value Chain Jawa Tengah”. Dalam agenda tersebut, akademisi UNDIP membahas potensi, permasalahan, prioritas strategi, rekomendasi kebijakan, serta arah implementasi penguatan halal value chain Jawa Tengah untuk periode 2027–2030.

Dalam paparannya, Dr. Arif Pujiyono menjelaskan bahwa halal value chain tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi atau status kehalalan suatu produk, tetapi mencakup keterhubungan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, mulai dari penyediaan input dan bahan baku, proses produksi, standardisasi dan sertifikasi, pembiayaan, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi dengan tetap memperhatikan prinsip kehalalan.

Jawa Tengah dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan halal value chain. Potensi tersebut didukung oleh basis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pengolahan, sektor pertanian dan peternakan, makanan dan minuman, perdagangan, jasa, pariwisata, hingga busana muslim. Keragaman sektor ekonomi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga membuka peluang pengembangan halal value chain berbasis sektor dan kewilayahan.

Salah satu sektor yang menjadi fondasi penting dalam ekosistem halal adalah makanan dan minuman. Hingga 2026, tercatat sebanyak 772.013 sertifikat halal di Jawa Tengah, dengan usaha mikro mendominasi sebanyak 755.143 sertifikat. Data tersebut menunjukkan besarnya peran pelaku usaha mikro dalam ekosistem industri halal sekaligus pentingnya penguatan kapasitas mereka agar mampu naik kelas dan memperluas akses pasar.

Hasil kajian penguatan halal value chain di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem halal menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan. Permasalahan tersebut mencakup regulasi dan koordinasi lintas sektor, integrasi data, literasi dan kompetensi halal, pendampingan pelaku usaha, akses pembiayaan syariah, integrasi pelayanan, akses pasar, kesiapan sektor hulu, keterlacakan bahan baku, serta infrastruktur rantai pasok halal.

Berdasarkan analisis Analytic Network Process (ANP), terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penguatan halal value chain, yaitu pemerintah, sumber daya manusia, pelayanan, dan infrastruktur. Dari keempat aspek tersebut, pemerintah menjadi faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, koordinasi kelembagaan, integrasi data, serta penyederhanaan layanan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang lebih terintegrasi.

Selain penguatan peran pemerintah, strategi pengembangan juga diarahkan pada peningkatan literasi dan kapasitas pelaku usaha, integrasi layanan melalui One-Stop Halal Service berbasis digital, perluasan akses pembiayaan syariah, serta penguatan halal traceability dari sektor hulu hingga hilir. Langkah tersebut diperlukan agar pelaku UMKM tidak hanya mampu memenuhi standar halal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing.

Penguatan halal value chain juga perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan FGD untuk membangun kesamaan persepsi, memperoleh masukan terhadap rekomendasi strategi, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi dalam implementasi pengembangan halal value chain Jawa Tengah.

Dalam forum tersebut, pembahasan penguatan ekosistem halal juga dikaitkan dengan implementasi Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) Tahun 2025–2029. Selain akademisi UNDIP, kegiatan turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPJPH, perbankan syariah, BAZNAS, asosiasi BMT/KSPPS, perguruan tinggi, serta perangkat daerah terkait.

Melalui FGD ini, sinergi lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan strategi dan rekomendasi yang implementatif untuk memperkuat keterhubungan rantai nilai halal dari hulu hingga hilir. Penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan aspek kehalalan produk, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah, produktivitas, akses pasar, dan daya saing pelaku usaha di Jawa Tengah.

Hasil pembahasan FGD selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan rekomendasi strategi dan tindak lanjut pengembangan halal value chain yang selaras dengan arah pembangunan Jawa Tengah Tahun 2027 serta dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027–2030. Dengan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan, pengembangan ekosistem industri halal di Jawa Tengah diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.